Pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan hubungan antara viscal kemampuan dengan viscal kebutuhan

Pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun pendanaan atas penyerahan urusan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut berdasarkan prinsip money follow function. Artinya bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing di tingkat pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintahan pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Kapasitas fiskal (kemampuan viscal) adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dari luar dana reboisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan viscal kebutuhan (kebutuhan fiskal) adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Sementara itu, telah kita ketahui bahwa Dana Alokasi Umum dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dimana celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kepasitas fiskal daerah. Dengan demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan kebutuhan fiskalnya rendah maka perolehan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan kecil. Dan sebaliknya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, sementara kebutuhan akan fiskalnya tinggi, sudah bias dipastikan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan besar.